BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung melalui Visi dan Misi nya, Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Campakamulya serta di Kabupaten Bandung.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) di Desa Campakamulya merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)(LKPJ) Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. LKPJ yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun selama Tahun 2014 .

A. Dasar Hukum

Dalam penyusunan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Campakamulya tahun 2014 , yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebaia berikut:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287 );

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pertubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Frofil Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintaan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D );

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D );

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2 );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 ) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 ) ;

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung ( Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 09 Seri D ) ;

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 09 Seri D ) ;

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2006

26. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. 285 - BPMPD/2014 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 di wilayah Kabupaten Bandung;

27. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1 / Kep.11/Kec / 2012 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 – 2018 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2012;

28. Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.1/ 11/Kec. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 se Kecamatan Cimaung tanggal 15 Agustus 2012;

29. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Campakamulya;

30. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001 Ds. Cmpk / XII / 2012 tentang Susunan perangkat desa Desa campakamulya kecamatan cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

31. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001-Sekdes / XII / 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

32. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.003 Ds. Cmpk / XII / 2012 tentang Susunan Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;

33. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Campakamulya Tahun 2014 -2017;

34. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Tahunan 2014 Desa Campakamulya;

35. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2014 .

36. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penetapan Urunan Desa (URDES) dan Pemungut URDES di Lingkungan Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2014 .

A. Gambaran Umum Desa Campakamulya

1. Kondisi Geografis

Desa campakamulya termasuk wlayah kecamatan cimaung kabupaten bandung dengan luas wilayah 529,99 Ha. Dataran dengan ketinggian rerata 900 dpa di atas permukaan laut.

Tanah sawah = 164,0 ha

Tanah darat = 165,9 ha

Tanah hutan = 200,0 ha

Ketinggian = 900 M diatas permukaan laut

Suhu = 20 ^o C

Secara administrastif wilayah Desa Campakamulya dibatasi oleh:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Desa Pasirhuni
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Desa Pasirmulya
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Perum Perhutani
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Desa Cimaung dan Mekarsari

Secara visualiasi,wilayah administratif desa campakamulya dapat dilihat pada peta:

2. Gambaran Umum Demografis

Desa Campakamulya memiliki jumlah penduduk yang relatif mingkat setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk LPP) mencapai 2.07 % (sumber data RT/RW tahun 2014 ).

Secara administratif desa campakamulya terbagi atas 12 RW dan 48 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Desa Campakamulya

No.	Nama Kampung	RW	RT
1	Kebontunggul	01	3
2	Gamblok	02	4
3	Kebontunggul	03	4
4	Kebontunggul	04	3
5	Palalangon	05	4
6	Nyempet	06	5
7	Campaka	07	4
8	Barunangka, Pasirsereh, Ngameur, Pasirpuspa	08	4

9	Gamblok, Pereng	09	5
10	Pasipanjang, Malabar	10	4
11	Kebontunggul, Petak	11	4
12	Kebontunggul	12	4
Jumlah		12	48

3. Kondisi Unggulan

Desa Campakamulya memiliki potensi perekonomian yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Salah satunya yaitu dengan berkembangnya industria-industri rumahan yang sudah memproduksi sepatu, tas, ataupun industria kecil lainnya yang dapat dipasarkan ke luar negeri. Disamping itu, dengan adanya kawasan wisata Gunung Puntang yang mungkin dapat mempercepat juga laju pertumbuhan ekonomi dan menjadi penunjang perkembangan pembangunan di desa.

Desa Campakamulya memiliki potensi budaya dan pariwisata yang sangat memungkinkan untuk dapat dikembangkan. Antara lain Wana Wisata Bumi Perkemahan Gunung Puntang dan taman Bogenville. Selain itu, terdapat juga potensi budaya yang merupakan sejarah peninggalan Belanda yang terletak di Gunung Puntang antara lain, Curug Siliwangi, Puing-puing rumah dinas Belanda dan bekas statiun Penyiaran Radio pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Batu Kereta, Batu Keris. Di Desa Campakamulya juga terdapat beragam kesenian, seperti calung, angklung, beluk, degung, jaipongan, dan reog. Untuk menunjang pariwisata di Gunung Puntang tersebut, maka telah dibangun berbagai jenis villa, penginapan yang dapat menampung jumlah wisatawan yang datang.

4. Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2014

5. Kondisi Unggulan

Berikut ini adalah tabel daftar nama usaha kecil dan menengah di wilayah lingkungan Desa Campakamulya sesuai dengan data tahun 2014 .

Tabel 1.3

Daftar Nama Usaha Kecil dan Menengah

Desa Campakamulya Sesuai Dengan Tahun 2014

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Karyawan	Ket.
1	EXZAVATOR	Pembuatan Sepatu	89
2	DEDE	Pembuatan Sepatu	40
3	WAHYU	Pembuatan Sepatu	32
4	AEP R.	Pembuatan Sepatu	27
5	ARA	Pembuatan Sepatu	19
6	ORBIT	Pembuatan Miniatur Domba	7
7	PUNTANG DJAYA	Penginapan	19
8	BOUGENVILLE	Kolam Renang	19
9	IWAN BAG	Pembuatan Tas Palazo	62

6. Rekapitulasi Surat-surat Keterangan Desa Campakamulya Tahun 2014

NO	NAMA REGISTER	KODE REGISTER	JUMLAH YANG MASUK	KET
1	KTP SEMENTARA	474.4	643
2	KELAHIRAN	474.1	546
3	RAME-RAME	435	195
4	KEMATIAN	474.3	86
5	PERBEDAAN IDENTIAS	474.4	397
6	SKU	500	379
7	SKTM	463.4	346
8	DOMISILI	474.4	43
9	BELUM NIKAH	474.4	19
10	KETERANGAN JANDA	474.4	10
11	RIWAYAT TANAH	593	69
12	AHLI WARIS	474.1	21
12	SKKD TANAH	474.1	268
13	SERBAGUNA	474.4	7
14	PINDAH DATANG	475	49
15	KEHILANGAN	474.1	28
16	LAMARAN PEKERJAAN	474.4	5
17	HARGA TAKSIRAN		3
18	SURAT TUGAS LINMAS	474.4	46
19	SURAT MASUK (pos)
20	SKCK	331.4	220
21	LEGALISASI SURAT		38
22	CATATAN KEJADIAN PERKARA
23	SURAT MASUK
24	SURAT KELUAR
25	KTP	474.1
26	KK	474.1
27	AKTA JUAL BELI
28	SERTIFIKAT TANAH
29	AKTA KELAHIRAN
30	SURAT JALAN		304
31	KEPEMILIKAN TANAH		9
32	PINDAH KELUAR		94

7. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa (SPKD)

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	NAMA SATUAN
1	ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA	TPKD
2	PPIP	OMS
3	P4	TPKD
4	PNPM	TPKD PNPM

8. Data Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Campakamulya Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa Campakamulya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilaksanakan pembenahan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa antara lain :

DAFTAR SUSUNAN PERANGKAT DESA CAMPAKAMULYA

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2012-2018

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Rohman Hidayat, S.Pd.	Banjaran, 15 Juni 1979	S. 1	SEKRETARIS DESA
2	Asep Sutarsa, S,Pd.	Bandung, 11 Mei 1981	S. 1	KAUR UMUM
3	Haris	Bandung, 28 Desember 1982	SMK	KAUR KEUANGAN
4	Asep Mulyana	Bandung, 14 Oktober 1972	SMA	KASI PEMERINTAHAN
5	Neng Irna	Bandung, 4 Juni 1978	SMK/MA	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
6	Iman Sukiman	Bandung, 03 Maret 1978	SMK	KASI PEMBANGUNAN
7	Wida Farida	Bandung, 03 Mei 1981	SMA	KASI EKONOMI
8	Andi	Bandung, 01 Januari 1976	SD	KASI TRANTIB
9	Nanang	Bandung, 11 Pebruari 1951	SD	KADUS I
10	Asid Mursid	Bandung, 08 Agustus 1957	SD	KADUS II
11	Saf’id	Bandung, 07 Januari 1947	SD	KADUS III
12	EME	Bandung, 01 Januari 1940	SD	KADUS IV
13	Ina Soniangsih	Bandung, 07 Agustus 1975	SMP	BENDAHARA
14	Atang	Bandung, 07 November 1974	SD	STAF DESA/PEMBANTU UMUM

9. Data Anggota BPD Campakamulya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005,bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, juga ditegaskan bahwa BPD adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sesuai perturan tersebut dapat disimpulkan bahawa dimana ada Desa, pasti ada BPD.

NO.	NAMA	JABATAN
1	Agus Suryana,S.Pd.	Ketua
2	Drs.H.E.A Bastaman	Wakil Ketua
3	Deni Herdiana,SH	Sekretaris
4	Tatang Setiana	Anggota
5	Kokom Komariah	Anggota
6	Kurnia	Anggota
7	Memen Kusmana	Anggota
8	Asep Komara	Anggota
9	Atif Solihin	Anggota
10	Iskandar	Anggota

10. Data Anggota LMPD Campakamulya

NO.	NAMA	JABATAN
1	SARIFULOH	Ketua
2	DANI SOFYAN D.	Sekretaris
3	DEDI	Bendahara
4	DEDE IKA	Koor. Bidang Keagamaan
5	WAHYU	Anggota Bidang Keagamaan
6	ATANG	Koor. Bidang Pembangunan
7	A C A	Anggota Bidang Pembangunan
8	LILIS SUHARTINI	Koor. Bidang Peranan Wanita
9	DANIANINGSIH	Anggota Bidang Peranan Wanita

11. Data MUI Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1	DUDUNG	Ketua
2	DEDE IKA	Sekretaris
3	WAHYU	Bendahara

12. Sarana dan Prasarana

JENIS PROYEK		VOLUME	SUMBER DANA			JUMLAH (RP)	PELAKSANA	KET.
JENIS PROYEK		VOLUME	APBD KAB.	APBD PROP.	APBN	JUMLAH (RP)	PELAKSANA	KET.
1.	Pembangunan Pagar Kantor Desa Campakamulya	1 paket	√			20.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 1
2.	Pembangunan Rabat Beton RW 05	600 meter	√			40.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 1
3.	Pembangunan Rabat Beton RW 04	300 meter	√			20.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 2
4.	Pembangunan Rabat Beton RW 09	300 meter	√			20.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 2
5.	Pembangunan Rutilahu (2 unit)	2 rumah	√			6.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 2
6.	Pembangunan MCK RW 04	1 unit	√			15.000.000	TPKD	ADPD TAHAP 2
7.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa RW 03, 12, 06, dan 05	600 meter	√			110.000.000	TPKD	P4
8.	Pembangunan Rutilahu (Dadang Santoso)	1 unit	√			7.000.000	TPKD	P4
9.	Pembangunan Jalan Gang RW 12	300 meter	√			25.000.000	TPKD	P4
10.	Pembangunan Pagar Depan Kantor BPD dan Gedung Serba Guna	1 paket	√			25.000.000	TPKD	P4
11.	Pembangunan Rabat Beton RW 07, RW 08, 10, dan RW 11	900 meter	√			60.000.000	TPKD	P4
12.	Pembangunan RUTILAHU	11 rumah	√			82.500.000	TPM	RTLH KAB.
13.	Pembangunan RUTILAHU	20 rumah		√		200.000.000	LPMD	RTLH PROP.
14.	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW 05	50 m x 3 m		√		100.000.000	TPKD	BANPROP
15.	Pembangunan HOTMIK	1200 meter	√				Pihak Ketiga	BAN-KAB
16.	Pembangunan Drainase di RW 07		√				Pihak Ketiga	BAN-KAB
17.	Pembangunan TPT di RW 07		√				Pihak Ketiga	BAN-KAB
18.	Pembangunan TPT di RW 11	P= 18 m; T= 4,2 m	√				Pihak Ketiga	BAN-KAB
19.	Pembanggunan Sarana Umum (Rabat Beton) RW 09 RT 05		√			30.000.000	Pihak Ketiga	BAN-KAB

13. Aset / Kekayaan Desa Campakamulya

NO. URUT	JENIS BARANG / BANGUNAN		Luas (m)					KEADAAN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET.
			DIBELI SENDIRI	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL. PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK
			DIBELI SENDIRI	PEMERINTAH	PROVINSI	KAB.	SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL. PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GEDUNG SERBA GUNA			√			√	√						√
2	RAKSA DESA			√				√						√
3	LUMBUNG DESA (MODAL RASKIN)			√				√						√
4	MOTOR DINAS MERK YAMAHA ZUPITER MX	2011		√				√						√
5	MOTOR DINAS MERK HONDA WINS WARNA PUTIH	2003		√				√						√

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1.1.1 Visi Desa

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi di Desa Campakamulya dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka visi desa campakamulya adalah:

Menciptakan Pemerintahan Desa yang Amanah untuk Mewujudkan Desa Campakamulya yang Lebih Maju dalam Pembangunan di Segala Bidang Melalui Sikap Jujur, Inisiatif dan Ulet.

1.1.2 Misi Desa
Sebagaimana penyusunan visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi desa tersebut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Campakamulya adalah:

Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
Meningkatkan perkonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani yang berbasis pada potensi asli desa.
Melaksanakan program kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Mengelola aset desa yang ada untuk kepentingan masyarakat.
Meningkatkan prestasi olahraga dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Menjalin kerja sama dengan semua pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga Desa Campakamulya menjadi desa yang maju dan mandiri dengan menjalin kerja sama dengan semua pihak.

Kebijakan Umum:

Bidang Pemerintahan

Penataan ulang kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa melalui penciptaan etos kerja berbasis prestasi
Evaluasi menyeluruh terhadap segala bentuk peraturan-peraturan desa yang tidak berorientasi kepada kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
Melakukan penyegaran terhadap aparatur desa dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Meningkatkan pengawasan total terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan termasuk didalamnya kegiatan yang didanai oleh negara dan masyarakat.

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Memperluas lapangan kerja pada sektor-sektor produktif masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan rumah tangga, pariwisata, serta usaha lainnya yang potensial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat
Seperti Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Irigasi, Pembangunan Sumber Air Bersih dan Pembangunan di Bidang Pendidikan.

Bidang Kesejahteraan Sosial

Menurunkan laju kematian warga yang diakibatkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasikan lembaga-lembaga kesehatan yang ada.
Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan balita melalui revitalisasi posyandu
Mengupayakan akses sekolah seluas-luasnya bagi masyarakat dengan memberikan bantuan maupun beasiswa terhadap siswa yang perprestasi baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Mengintensifkan pemberantasan buta aksara dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM di tingkat desa)
Melakukan rintisan pembentukan taman bacaan, perpustakaan desa dan layanan internet gratis untuk merangsang minat baca masyarakat.
Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, alami dan lestari.

Bidang Keagamaan

Membangun tempat peribadahan dan menggalakan kegiatan keagamaan
Membentuk MUI tingkat Desa
Membrantas buta huruf Arab bagi masyarakat Muslim
Memberikan kesejahteraan bagi para Ustad dan guru mengaji
Selalu konsultasi dan konsolidasi antara pemerintah dan tokoh agama

Bidang Kepemudaan

Membangun Sarana dan prasarana Olah raga
Mengadakan kompetisi Tingkat Desa dengan Piala Bergilir
Mengadakan kerja sama dengan organisasi kepemudaan

Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Campakamulya sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 -2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Potensi dan Masalah

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan optimal apabila didukung oleh potensi yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri, baik yang berkait dengan potensi sumber daya alamnya maupun masyarakat/manusianya. Sehingga dapat diukur tingkat kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya dengan strategi yang sistematis, jelas, dan terarah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat, yang ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan dibidang penerimaan /pendapatan desa dan kebijakan dibidang pengeluaran /pembelanjaan keuangan desa dan keduanya harus dapat bersinergi sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran tahun 2014 setelah APBDes dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Keuangan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) atau bantuan dari pemerintah pada prinsipnya merupakan hak yang harus dikembalikan kepada masyarkakat, baik langsung maupun tidak langsung melalui program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa semaksimla mungkin harus diupayaklan menghasilkan produktivitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Pendapatan adalah batas minimal yang harus dicapai oleh pemerintah desa sebagai sumber pendanaan pembangunan.

b. Penetapan target pendapatan harus didasarkan pada data potensi yang akurat dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

c. Belanja adalah batas maksimal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah desa untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan.

d. Pembiayaan adalah partisipasi pemerintah desa dalam investasi di desa yang bersifat produktif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan kontribusi dan pendapatan asli desa (PAD).

e. Hubungan anggaran dengan program pembagunan harus didasarkan pada paradigma ”Money pollow the program” sehingga diharapkan dapat melahirkan program yang berhasil guna dan penggunaan dana yang rasional, efektif dan efisien.

f. Secara bertahap harus terwujud keseimbangan penggunaan anggaran yang bersifat rutin dengan anggaran yang bersifat pembangunan.

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

a. Intensifikasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian yang intergral sifatnya dengan pendapatan desa. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa relatif sepenuhnya bergantung pada kekuatan ekonomi desa melalui pendapatan yang diterima desa. Dengan demikian pendapatan desa memainkan fungsi yang sangat penting dan menetukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik pada aras kebijakan, strategi, program dan implementasinya.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk mengupayakan pengelolaan pendapatan desa secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menunjang keefektifan, efisiensi dan optimalisasi upaya pembangunan desa. Mengingat pula, sedemikian kompleksnya urusan-urusan pemerintahan desa yang membutuhkan dukungan anggaran, maka prinsip intensisfikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa perlu diatur sedemikian rupa sehingga tersedia sumber-sumber pendapatan yang pada akhirnya dapat dipertahankan dan dikembangkan bahkan dapat ditingkatkan demi ketercapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sambil itu, diperhatikan dan dipertimbangkan agar penataan sistim pengelolaan pendapatan desa tidak membebankan masyarakat dan bahkan menghambat sumber-sumber pendapatan desa.

Intensifikasi secara sederhana berkaitan dengan pendapatan desa yang diupayakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan ini dapat dapat bersumber dari pendapatan asli desa (retribusi) yang meliputi: retribusi penjualan ternak (sapi dan babi), pendaftaran bayi balita baru, penghapusan nama penduduk desa yang meninggal dunia, penyelesaian masalah dan hasil tanah kas desa, pendaftaran orang nikah; bantuan pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, bantuan pihak ketiga dan pinjaman pemerintah desa.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pengelolaan yang sifatnya timbal balik dari pendapatan desa yang telah diperoleh berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa. Walaupun upaya intesifikasi ini terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan desa dan masyarakatnya baik langsung maupun tidak lagsung. Ekstensifikasi ini meliputi pengeluaran desa yang terbagi dalam 2 kategori yakni pertama, Pengeluaran Rutin: pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos perjalanan dinas, pos biaya rapat/sidang, dsb. Dan kedua, Pengeluaran Pembangunan: pos prasaranan dan sarana pemerintah desa, pos prasarana produksi, pos prasarana sosial, pos pengembangan SDM, pos pengembangan ekonomi, dan dana taktis.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBDes merupakan kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Desa

b. Belanja Desa, dan

c. Pembiayaan Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa campakamulya yang dimaksud di atas terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dimaksud terdiri dari :

1) Hasil Usaha Desa / Bumdes

2) Pengelolaan Tanah Kas Desa

3) Perguliran Raksa Desa

4) Dari Pengelolaan Bangunan Desa

5) Lain-lain kekayaan milik desa

6) Hasil swadaya dan partisifasi masyarakat

7) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

2) Bagi Hasil Pajak Daerah

3) Bagi Hasil Retibusi Daerah

c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

1) Bantuan Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa

2) Bantuan Gubernur tahun 2014

3) Bantuan Dana Hibah untuk Rutilahu tahun 2014

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

e. Hibah (PNPM)

f. Sumbangan Pihak ketiga

BAB IV

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa merupakan bagian dari unsur implementasi otonimi desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengusulkan program-proram kegiatan pembangunan desa yang dipertimbangkan dari kebutuhan atau kepentingan desa dan masyarakatnya. Selain itu, hak asala usul desa dalam hal ini juga berkaitan dengan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke desa, dan setiap kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepoada desa diatur dengan perda. Urusan apa saja yang bisa diserahkan adalahg urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap urusan yang diserahkan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana ssi peraturan perundang-undangan.

Urusan Hak Usul Desa dapat dideskrisikan dengan model tabulasi (penabelan). Dalam deskripsi ini, bagian pelasanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan hak asal usul desa, pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan penyelesaian dari program-program yang telah diimplementasikan berdasarkan kewenangan desa tersebut. Gambaran tersebut sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;

2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;

3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

4). Penyediaan makanan dan minuman.

5). Rapat-rapat koordinasi.

6). Rapat-rapat konsultasi keluar desa.

7). Honorarium/belanja pegawai.

8). Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9). Penghargaan/pensiunan Kades dan Perangkat Desa

10). Tunjangan Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa

11). Tunjangan Kinerja aparat Pemerintah Desa.

12). Tunjangan BPD

13). Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa.

14). Insentif Ketua RT/RW

15). Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa

16). Pengadaan jasa gambar & RAB Proyek.

Desa Campakamulya

Kamis, 25 Juni 2015

Laporan: a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Campakamulya

Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar